Nusantarareport.com, Pekanbaru- Isu kelembagaan dan posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali mengemuka seiring pembahasan Percepatan Reformasi Polri 2026. Dalam rapat paripurna DPR RI beberapa hari lalu, DPR menegaskan bahwa Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, bukan dalam struktur kementerian.

Menanggapi keputusan tersebut, Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning, Prof. Dr. Adolf Bastian, S.Pd., M.Pd., menyatakan dukungannya. Menurutnya, penempatan Polri langsung di bawah Presiden merupakan bagian penting dari prinsip ketatanegaraan dan reformasi kelembagaan pascareformasi.

“Penempatan Polri langsung di bawah Presiden merupakan pilihan konstitusional yang tepat. Ini bukan sekadar persoalan struktur organisasi, tetapi menyangkut efektivitas, independensi, dan akuntabilitas institusi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya,” ujar Prof. Adolf.

Ia menjelaskan, posisi tersebut memungkinkan garis komando yang jelas dan koordinasi nasional yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat yang semakin kompleks, sekaligus menjaga profesionalisme Polri sebagai institusi sipil yang bekerja berdasarkan hukum dan kepentingan publik.

“Dengan berada langsung di bawah Presiden, Polri dapat menjalankan fungsi penegakan hukum secara lebih responsif dan terukur, tanpa terbebani birokrasi yang berlapis. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian,” tambahnya.

Prof. Adolf yang juga Ketua PGRI Provinsi Riau menegaskan bahwa penguatan kelembagaan Polri harus diiringi reformasi internal, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, serta penerapan transparansi dan akuntabilitas. Ia menilai diskursus posisi Polri harus dimaknai sebagai upaya memperkuat sistem hukum dan demokrasi, sehingga Polri dapat menjalankan perannya sebagai penjaga ketertiban, pelindung masyarakat, dan penegak hukum yang berkeadilan. (T/ Fsy)