NUSANTARAREPORT.COM, Pekanbaru – Capaian realisasi APBD Riau 2025 yang baru menyentuh 65 persen hingga pertengahan Oktober menjadi sorotan pemerintah daerah. Kondisi ini mendorong Pemprov Riau untuk mempercepat penyerapan anggaran sebagai langkah menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menarik investasi strategis guna memperkuat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi virtual pengendalian inflasi bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (20/10/2025). Ia menegaskan bahwa meski sebagian besar anggaran masih terserap untuk pembayaran utang proyek infrastruktur, pemerintah tetap berkomitmen memperkuat daya beli masyarakat dan mempermudah iklim investasi di Riau.

Ketua Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Lancang Kuning (UNILAK), Dr. Trio Saputra, S.Psi., M.Si., menilai percepatan realisasi anggaran merupakan indikator penting keberhasilan pemerintah daerah. “Langkah Pemprov Riau dalam menjaga kredibilitas fiskal melalui pelunasan utang memang tepat, tetapi percepatan belanja harus dilakukan secara efektif agar ekonomi lokal tetap bergerak,” ujarnya.

Menurutnya, menjaga daya beli masyarakat adalah kunci kestabilan ekonomi. “Jika kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, roda ekonomi akan berputar positif. Karena itu, kebijakan belanja daerah harus berorientasi pada kesejahteraan warga,” tambah Dr. Trio. Ia juga mengapresiasi pembentukan Satgas Percepatan Investasi di sektor migas yang mampu mempercepat perizinan dari tiga bulan menjadi satu minggu, serta Satgas PHK yang menjaga kepastian kerja di masa ekonomi tidak menentu.

Sebagai bagian dari dukungan akademik, Sekolah Pascasarjana UNILAK berkomitmen memperkuat riset dan kajian kebijakan publik untuk mendorong pembangunan Riau yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis bukti ilmiah. (Rd/Fsy)