NUSANTARAREPORT.COM, PEKANBARU - Sebanyak 3.000 lebih pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT Pulau Sambu dan PT RSUP Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau pada tahun 2025.

Hal itu dibenarkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau Boby Rachmat saat dikonfirmasi data PHK, Rabu (9/4/2025).

Boby mengatakan, pada awal tahun 2025 lalu terjadi PHK dengan jumlah cukup besar di Provinsi Riau. Jumlah pekerja yang di PHK mencapai angka 3.000 lebih pekerja.

"Memang di Februari ada kontribusi besar PHK dari PT Pulau sambu dan PT RSUP Pulau Burung Kabupaten Inhil berjumlah 3.128 orang pekerja," kata Boby Rachmat.

Namun, lanjut Boby, pada Maret ini dilaporkan tidak ada lagi terjadi PHK di Kabupaten Inhil. Sementara di PT Pulau Sambu juga dilaporkan pihak perusahaan sudah mulai merekrut ulang para pekerja yang sebelumnya sudah di PHK tersebut.

"Untuk di Bulan Maret di Inhil tidak ada PHK lagi, sementara di PT Pulau Sambu tersebut mulai merekrut ulang pekerja yang di PHK tersebut. Tapi data yang dipekerjakan kembali belum kami dapatkan dari perusahaan," terangnya.

Sebelumnya, Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid mengaku sudah mendapat laporan terkait PHK terhadap ribuan karyawan PT Sambu di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau.

Penyebab PHK ribuan tenaga kerja oleh perusahaan kelapa tersebut karena kurangnya ketersediaan bahan baku kelapa, sehingga mengancam kegiatan operasional perusahaan.

"Iya, saya sudah dengar itu (PHK PT Sabu di Inhil). Saya sudah bicara dengan Dinas Perkebunan, nanti saya akan bicara (panggil) PT Sambu agar tetap beroperasi supaya tidak terjadi pemutusan kerja," kata Gubri Abdul Wahid.

Berdasarkan laporan yang diterima Gubri, persoalan PHK tersebut disebabkan menurunnya produksi kebun kelapa masyarakat di Inhil.

"PHK itu terjadi karena adanya penurunan jumlah produksi, karena rata-rata kebun kelapa masyarakat mengalami terek (produksi menurun) di Indragiri Hilir," ujarnya.

Gubri menyebut, jumlah produksi buah kelapa masyarakat Inhil menurun hingga 50 persen. Dimana jika biasanya produksi kelapa dalam satu hektarnya mencapai 10.000 butir, sekarang tinggal 5.000 butir.

"Jadi penurunnya cukup luar bisa sampai 50 persen. Saya berharap kondisi ini tidak terlalu lama," harap Gubri.

Untuk mengatasi agar persoalan tersebut tidak berlangsung lama, Gubri menyatakan kondisi itu harus segera dicarikan solusi.

"Kelapa masyarakat ini perlu dilaksanakan peremajaaan pohon kelapa yang sudah tua, dan itu sudah saya sampaikan ke Dinas Perkebunan Riau," tutupnya. (FSY/SP)