NUSANTARAREPORT, PEKANBARU – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kini melanda Riau. Terdata, ribuan pekerja di Provinsi Riau terkena PHK sejak awal 2025 lalu. Bahkan ada perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran.

Terkait PHK pekerja tersebut, Anggota DPRD Riau Fraksi PDIP, Robin P Hutagalung mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) seharusnya sudah bisa tahu lebih dulu terkait rencana perusahaan untuk melakukan PHK dalam jumlah besar.

Menurutnya, PHK itu merupakan satu langkah terakhir bagi perusahaan jika memang sudah tidak mampu membayar upah buruh mereka. Ia menilai, PHK tidak hanya soal pekerja maupun pemerintah, namun perusahaan juga tidak menginginkan itu terjadi.

"Tapi kalaupun harus di-PHK dengan alasan yang jelas, tentu sebaiknya pemerintah provinsi (Disnakertrans) bisa melakukan mediasi antara perusahaan dengan pekerja agar mendapatkan langkah atau solusi supaya PHK ini tidak terjadi," ujar Robin, Minggu (13/4/2025).

Dikatakannya, Disnakertrans harusnya memanggil perusahaan yang bersangkutan untuk mencari kejelasan terkait PHK.

"Apa yang mendasari perusahaan melakukan PHK, kira-kira bagaimana penetapan PHK dilakukan serta dilakukan mediasi antara perwakilan pekerja dengan perusahaan," jelasnya.

Namun jika memang PHK tidak bisa dihindarkan dan tidak bisa dipertahankan karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu membayar hak pekerja, kata Robin, maka pemerintah harus bisa memastikan hak pekerja dibayarkan.

"PHK ini bukan keinginan perusahaan, apalagi pekerja. Tapi yang penting bagaimana ketika proses PHK dilaksanakan perusahaan, semua hak-hak pekerja jangan sampai ada yang tidak terselesaikan dan sesuai dengan undang-undang yang ada," tegasnya.

Ia mengaku juga akan meminta validasi dari Dinas Ketenagakerjaan berapa buruh yang terdampak PHK tersebut. Dirinya akan melihat perusahaan mana saja yang sudah melakukan PHK terhadap pekerjanya.

"Kita juga turut prihatin dengan kondisi ekonomi yang sangat tidak baik saat ini secara global, dan mereka harus menerima PHK. Tapi kita berharap, PHK ini jalan terakhir yang dilakukan oleh perusahaan," pintanya. (FSY/SP)